DPRD Mukomuko Bentuk Pansus Selesaikan konflik HGU PT BBS

id DPRD Mukomuko
DPRD Mukomuko Bentuk Pansus Selesaikan konflik HGU PT BBS
DPRD Mukomuko rapat membentuk Pansus untuk menyelesaikan konflik lahan hak guna usaha milik PT Bina Bumi Sejahtera (BBS). (Foto Antarabengkulu.com/Ferri Arianto)
Mukomuko (Antara) - DPRD Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan konflik lahan hak guna usaha milik PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah yang di klaim kepemilikannya oleh masyarakat dan PT Daria Darma Pratama (DDP).

"lembaga ini membentuk Pansus guna menyelesaikan masalah kepemilikan lahan HGU milik PT BBS yang diduga dikuasasi oleh PT DDP dan digarap oleh masyarakat setempat," kata Ketua Pansus Penyelesaikan Sengketa HGU PT BBS DPRD Kabupaten Mukomuko Badrun Hasani.

Masyarakat di Kecamatan Malin Deman dan PT Daria Darma Pratama (DDP) saat ini saling mengklaim kepemilihan lahan HGU yang sudah lama tidak digarap oleh PT BBS di daerah itu.

Ia menyatakan, pihaknya melibatkan semua pihak terkait termasuk Badan Pertanahan Negara untuk menyelesaikan masalah sengketa kepemilikan lahan hak guna usaha (HGU) milik PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah itu yang diklaim oleh masyarakat dan PT Daria Darma Pratama (DDP).

"Kita akan libatkan BPN untuk menyelesaikan sengketa lahan ini karena BPN yang punya data HGU milik PT BBS," ujarnya.

Ia mengatakan, sejumlah agenda Pansus DPRD, yakni melakukan pengecekan lokasi lahan HGU PT BBS yang diambil alih pengelolaannya oleh PT DDP.

Pansus melakukan pengecekan lokasiHGU tersebut untuk memastikan lokasi tersebut berada di wilayah administrasi desa dan kecamatan di daerah itu.

Selain itu, ia mengatakan, pihaknya akan  mendatangi sejumlah pihak yang untuk memastikan legalitas PT DDP menggarap lahan HGU milik PT BBS tersebut.

Ia mengatakan, kalau pendapat pansus sekarang ini pengalihan pengelola lahan HGU tersebut diduga tidak sesuai prosedur.

Ia menilai, PT DDP ini telah melakukan kesalahan besar karena mengelola lahan HGU tersebut tanpa ada akta jual beli. Selain itu PT BBS pemilik HGU tersebut juga melakukan kesalahan mengganti komoditi dari kakao menjadi sawit tanpa izin.

Masalah lainnya, menurutnya, diduga masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan ganti rugi ahan HGU tersebut.(Adv)

Editor: Musriadi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga